Menu Click to open Menus
TRENDING
iklan
Home » Uncategorized » BPNT Diduga Marak Penyimpangan, Kadinsos Sumedang ‘Tutup Mata’

BPNT Diduga Marak Penyimpangan, Kadinsos Sumedang ‘Tutup Mata’

(249 Views) Maret 4, 2022 10:44 pm | Published by | No comment
iklan

SUMEDANG, AdaNews – Pembagian Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) tahap pertama tahun 2022 telah dicairkan mulai tanggal 22 Februari. Dalam tahap pertama ini, pemerintah langsung merapelkannya per tri wulan (Januari – Februari – Maret) sebesar Rp. 600.000,- (Rp. 200.000/bulan).

Di berbagai media mainstream, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharyini, mengutip Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Menurutnya, KPM penerima BPNT kali ini berupa uang tunai. Namun, realita di lapangan masih banyak ditemui bantuan itu dikolaborasi dengan bahan sembako. Malah, ada juga yang seluruhnya sembako.

Contoh, di Kelurahan Pasanggarahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, bantuan itu didistribusikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000,-, 20 Kg beras dan dua kilo telur. Sementara di Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, KPM sama sekali tak menerima uang tunai, melainkan sembako berupa 45 Kg beras dan 4,2 Kg telur.

Parahnya, proses pendistribusian bantuan di Desa Cikondang tak ubahnya serial komedi yang sama sekali tak lucu. Betapa tidak, awalnya KPM menerima bantuan berupa uang tunai. Namun setelahnya, uang tersebut ditarik kembali oleh aparat desa, untuk kemudian diganti oleh barang-barang yang disebutkan tadi.

Tak hanya dua wilayah tersebut di atas, dugaan penyimpangan juga terjadi di desa lainnya. Seolah apa yang dilakukan mereka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengamat kebijakan pemerintah daerah, Teguh Satria, mensinyalir, fenomena BPNT yang dialokasikan tak sesuai ketentuan adalah wujud kongkalikong pihak desa/kelurahan dengan pengusaha.

“Saya kira ini patut diduga hanya akal-akalan aparatur pemerintahan desa atau kelurahan, guna memperoleh keuntungan pribadi atau golongan. Coba saja pikir! untuk apa mereka (aparatur pemerintahan desa/kelurahan.Red) repot-repot mencari beras dan telur kalau tidak ada tendensi apapun. Bukankah lebih simpel jika bantuan itu diberikan secara tunai,” jelasnya, saat ditemui di kediamannya, Jum’at ( 4/3/2022).

Lebih jauh, Teguh mengatakan perusahaan-perusahaan gilingan beras yang diduga ‘main mata’ dengan pihak desa/kelurahan tersebut kemungkinan besar belum terdaftar di Kementan.

“Regulasinya jelas, jika suplier atau pengusaha beras itu belum terdaftar di Kementan, maka mereka belum layak atau tidak dibenarkan mengedarkan hasil produksinya. Ini artinya, menjadi masalah lain yang patut mendapatkan penanganan khusus, karena berkaitan erat dengan hajat orang banyak,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan H. Edi, seorang pengusaha gilingan beras Sumedang. Dia dengan yakin mengatakan, pengusaha yang menyuplai beras untuk BPNT belum terdaftar di Kementan.

“Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena di Sumedang boleh jadi hanya perusahaan saya yang telah terdaftar. Ini sebabnya pada program BPNT tahun lalu, saya dipercaya sebagai suplier,” jelasnya.

Sedangkan untuk BPNT tahun 2022, H. Edi mengaku tak banyak menerima orderan. Pasalnya, kerjasamanya harus dilakukan langsung dengan kepala desa atau lurah.

“Untuk BPNT sekarang, saya hanya dapat orderan beberapa desa saja. Itupun karena saya sudah mengenal kepala desanya,” ucap H. Edi.

“Adapun menyimpang atau tidaknya, saya tidak bisa menjawab. Itu bukan ranah saya. Saya hanya bisnis, manakala ada pesanan, ya saya dengan senang hati menerimanya,” imbuhnya.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Sumedang, H. Dikdik Sadikin, A.KS, M.Si, mengatakan, pihaknya tidak bertanggungjawab dengan BPNT yang tidak dialokasikan secara tunai. Pasalnya, hal itu bukan perintah langsung institusi yang dimpimpinnya.

“Itu diluar kendali. Dengan segala keterbatasan dan di luar kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinsos Sumedang,” terangnya, saat dihubungi melalui lesan WhatsApp.

Dalam kesempatan itu, Dikdik menyarankan pada KPM, untuk menolak bantuan bila tidak berkenan berupa barang.

“Malah, seandainya ada pemaksaan dari pihak desa atau kelurahan, lebih laporkan saja. Karena sekali lagi saya tekankan, Dinsos kabupaten tidak dilibatkan,” pungkasnya. (Elang)

Categorised in:

No comment for BPNT Diduga Marak Penyimpangan, Kadinsos Sumedang ‘Tutup Mata’

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

iklan iklan