Menu Click to open Menus
TRENDING
iklan
Home » Uncategorized » Dinas PUPR Sumedang ‘Hutang’ Rp.10 M pada Pengusaha

Dinas PUPR Sumedang ‘Hutang’ Rp.10 M pada Pengusaha

(135 Views) Mei 7, 2021 4:11 pm | Published by | No comment
iklan

SUMEDANG, Adanews.id Pernyataan cukup mengagetkan datang dari Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kabid BM PUPR) Kabupaten Sumedang, Helmi, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Menurut keterangannya, institusi tempatnya bekerja memiliki hutang sebesar Rp. 10 milyar terhadap pengusaha pengadaan barang dan jasa kontruksi yang kerap mengerjakan paket pekerjaan di wilayah Kota tahu.

Dalam keterangannya, Helmi mengaku bahwa uang sebesar itu awalnya merupakan titipan atau istilahnya uang “Cut” dari para pengusaha pengadaan barang dan jasa kontruksi untuk mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur yang ada di bidang BM.

Kendati demikian, Helmi menjelaskan, dirinya hanya kebagian apesnya saja. Dia dituntut harus bisa menyelesaikan “hutang-hutang” tersebut pada pengusaha.

Menurut Helmi, semenjak diangkat menjadi Kepala Bidang BM, cukup banyak pengusaha datang padanya dan mempertanyakan pertanggungjawaban atas uang yang telah disetorkan ke Kantor PUPR. Padahal, dia tidak pernah terlibat dalam kongkalikong permupakatan transaksi kotor tersebut.

“Saya bingung, kang. Darimana saya bisa mengganti uang sebanyak itu. Sementara pekerjaan pun saat ini tidak banyak. Dan tidak akan cukup untuk mengganti pada pengusaha. Nupuguhmah katempuhan buntut maung” terang Helmi.

Saat ditanya, kemana dan siapa pihak PUPR yang menerima uang “cut” dimaksud. Pria bertubuh tinggi besar ini tidak banyak bicara. Dia hanya menyebut mantan dan pejabat PUPR sebelum dia menduduki jabatan Kabid BM.

Menurut Ketua LSM Brantas, Asep Deddy Supriatna, terjadinya hutang PUPR terhadap para pengusaha tersebut bisa dipastikan sebagai perilaku korup yang terjadi pada tubuh pejabat PUPR Sumedang dan para pengusaha sendiri. Dikatakannya, satu hal mustahil para pengusaha itu memberikan sejumlah uang dengan sukarela. Kuat dugaan, hal tersebut diiming-imingi paket pekerjaan.

“Nah, hal ini namanya suap menyuap atau gratifikasi,” terang Deddy Rongkah, nama tenar Asep Deddy Supriatna.

Lanjut Deddy Rongkah, suap menyuap atau gratifikasi jelas-jelas masuk dalam kategori tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C UU Tipikor Nomor 20 tahun 2001.

Untuk itu, Deddy Rongkah meminta ketegasan aparat penegak hukum untuk mendalami kasus dugaan suap menyuap tersebut. Salah satu caranya dengan meminta keterangan langsung dari Kabid BM. Karena, menurutnya hal itu secara gamblang telah dinyatakan olehnya sendiri.

“Saya yakin, dari keterangan Kabid BM tersebut, bakal bisa terungkap siapa-siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli paket kegiatan proyek dimaksud,” pungkasnya. (TIM)

Categorised in:

No comment for Dinas PUPR Sumedang ‘Hutang’ Rp.10 M pada Pengusaha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

iklan iklan