Menu Click to open Menus
TRENDING
iklan
Home » Ada Politik » Juksung Pejabat Kepala Daerah, Lobi Politik Versus Partisipasi Publik

Juksung Pejabat Kepala Daerah, Lobi Politik Versus Partisipasi Publik

(97 Views) Mei 14, 2022 9:14 pm | Published by | No comment
iklan

AdaNews – Media online Kompas.id (11/5/2022) membewarakan soal lobi-lobi politik terkait pengisian penjabat kepala daerah yang dalam beberapa waktu belakangan semakin gencar dilakukan sejumlah pihak.

Di balik lobi-lobi politik itu, ditenggarai sarat dengan kepentingan politik, khususnya jelang pemilu dan pilkada serentak yang bakal digelar pada 2024 mendatang.

Seperti diketahui, sebanyak 101 jabatan kepala daerah akan berakhir pada 2022. Terdiri dari tujuh gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota. 

Setahun berselang, giliran 171 kepala daerah yang berakhir jabatannya. Yakni, 17 gubernur, 115 bupati, serta 39 wali kota. Dengan demikian, 272 penjabat kepala daerah akan ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penganti kepala daerah yang habis masa jabatannya tersebut, sebelum digelar Pilkada Serentak 2024.

Pilkada serentak menjadi pilihan agar pelaksanaan pemilu bisa lebih efisien. Akibatnya ada masa jabatan yang lowong sekitar dua tahun (bagi kepala daerah yang habis masa tugasnya di tahun ini), yang akan diisi oleh pejabat yang ditunjuk.

Masa dua tahun bukan masa sebentar. Banyak hal yang bisa dilakukan selama masa tersebut. Maka, jika ada yang melobi agar dirinya atau orang dari kelompoknya mendapat penunjukan, tentu cukup logis. Masalahnya, dengan mekanisme penunjukan langsung, jelas sisi demokratisnya berkurang, karena bagaimanapun hal tersebut bukan pilihan rakyat.

Maka, kredibelitas pemerintah lagi dipertaruhkan. Penjabat kepala daerah yang ditunjuk harus mampu menunjukkan kinerjanya yang baik bagi rakyat, bukan bagi tim pelobi yang bekerja di balik layar. Sekiranya penjabat kepala daerah bertindak kurang independen dengan memberi angin kepada partai tertentu, kemungkinan besar akan menuai reaksi perlawanan dari publik.

Jika itu terjadi, jelas akan mengganggu jalannya pembangunan di daerah yang dipimpin oleh si penjabat kepala daerah tersebut. Untuk itu, penjabat kepala daerah jangan terlibat politik praktis, meskipun secara tidak langsung seperti hadir di acara seremoni partai tertentu.

Seperti diketahui, menjelang pilkada serentak, tentu penjabat kepala daerah akan berperan banyak bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Jadi, koordinasi yang baik harus tercipta antara penjabat kepala daerah, KPU, Bawaslu, dan juga DPRD di masing-masing daerah.

Dari berita yang berkembang di media massa, tidak tertutup kemungkinan ditunjuknya personil TNI atau Polri yang dianggap kompeten untuk menjadi penjabat kepala daerah. Pertimbangannya barangkali institusi TNI dan Polri selama ini sudah membuktikan kenetralannya terhadap semua partai politik.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa anggota TNI dan Polri aktif, jika menerima penunjukan sebagai penjabat kepala daerah, harus pensiun dari institusi TNI atau Polri. Artinya, jika yang ditunjuk katakanlah militer berpangkat kolonel, nanti setelah selesai menjabat sebagai kepala daerah, tidak bisa kembali menyandang pangkat kolonelnya.

Transparansi proses penunjukan penjabat kepala daerah menjadi mutlak untuk memastikan bahwa hal itu terlepas dari kepentingan politik. Penjabat kepala daerah harus punya kapabilitas dan integritas untuk memimpin daerah. Partisipasi publik perlu dibuka saat penentuan pejabat kepala daerah. Salah satu caranya adalah publik diberi kesempatan untuk memberikan penilaian atau catatan terhadap calon yang akan ditunjuk.

Publik memang tidak ikut memilih, karena itu kewenangan Kemendagri. Tapi, dengan memberi catatan, mudah-mudahan mendapatkan perhatian sebelum Kemendagri mengambil keputusan. Pengertian publik tersebut bisa tokoh masyarakat setempat, kalangan perguruan tinggi setempat, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.

Jika pemerintah menjadikan catatan publik sebagai masukan, tentu legitimasi pejabat yang ditunjuk akan semakin kuat, sehingga pejabat tersebut bisa bekerja dengan tenang. (Penulis: Elang Salamina)

No comment for Juksung Pejabat Kepala Daerah, Lobi Politik Versus Partisipasi Publik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

iklan iklan