0
0
AdaNews.id-DALAM beberapa waktu terakhir Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK-Jabar) menjadi pusat perhatian publik Pasundan. Pemantiknya, lembaga ini hampir mirip dengan lembaga KPK RI yang ada selama ini.
Ketua KPK-Jabar Sumedang, Asep Apendi, mengatakan, pihaknya hadir ditengah masyarakat guna melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Sama halnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini kita kenal.
Meski begitu, meski KPK-Jabar hadir sama-sama mencegah praktik-praktik korupsi, aturan dan segala legalitas hukumnya berbeda dengan KPK Nasional. Kata Asep, mereka memiliki legalitas hukumnya sendiri dan telah tercatat di Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia.
“Legalitas perkumpulan kami jelas dan terdaftar di Kementrian Hukum & Ham (Kemenkumham) Republik Indonesia, No.AHU.00.1336.AH.01.07.2018 Berita Negara No.90 tambahan Berita Negara No.00243. Dan kami tegaskan bahwa perkumpulan kami tidak seperti LSM ataupun Ormas. Kami adalah perkumpulan yang memiliki Badan Hukum,” terang Asep, saat ditemui di kantotnya, Senin (16/11).
Lebih jauh, Asep menjelaskan, jika ditemukan adanya kasus terkait tindak pidana korupsi (Tipikor) pihaknya tidak langsung menangani. Namun, pihaknya akan di serahkan dan dilaporkan ke aparat penegak hukum, sesuai dengan petunjuk PP 71 jo PP No 43.
“Hanya aparat yang dapat melakukan proses hukum dan kami bekerja membantu pemerintah dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan proses hukum yang berlaku,” terangnya.
Masih dijelaskan Asep, dalam implementasi tupoksi nya KPK Jabar merangkul pemerintah dan pejabat terkait untuk sama-sama meciptakan dan mencegah tindak pidana korupsi.
“Kami selalu memposisikan pejabat itu berdampingan, bukan berhadapan. Artinya mereka itu mitra dalam hal pencegahan Tindak pidana korupsi dan bukan musuh yang harus diberantas,” ucapnya.
Pada kesempatan itu juga, Asep menerangkan, pihaknya tidak pernah dan tidak akan mengatasnamakan KPK RI, namun tupoksi mereka sama-sama untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah Jawa Barat.
“Kalau ada pihak yang menuding kami ngedompleng KPK RI, sangat salah besar. Kami bergerak dengan identitas kami sendiri dan selamanya akan seperti itu,” tegas Asep.
“Boleh jadi, kehadiran kami di Sumedang akan banyak pihak tidak suka. Karena mereka belum mengetahui niat baik kami. Atau, oknum-oknum bermasalah yang tidak ingin prilaku korupnya dibongkar,” imbuh Asep.
Sebagai Ketua KPK-Jabar Sumedang, Asep berharap, praktik-praktik korup yang banyak merugikan masyarakat bisa diminimalisir. Maka dari itu, dia dan jajarannya siap membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.
“Kami siap mengawal program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
Elang Salamina
