0
0
AdaNews.id-PEMILIHAN presiden dan wakil presiden (pilpres) 2024 selalu menarik dibicarakan, lantaran menyangkut hajat kepentingan masyarakat umum dan para pegiat politik tanah air. Apalagi, pada ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut diprediksi bakal berlangsung alot, mengingat nama Jokowi dipastikan tidak akan lagi mencalonkan diri.
Dengan begitu, para kandidat yang akan bertarung adalah nama-naba baru, kecuali Prabowo Subianto. Bila yang bersangkutan tetap memaksakan diri maju pilpres untuk keempat kalinya.
Sejauh ini ada begitu banyak nama yang dinilai potensial menungu tongkat estafet kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebut saja, Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Puan Maharani, AHY dan masih ada kandidat-kandidat lain. Diantaranya mantan Panglima TNI, Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo.
Dari sekian nama yang saya sebut, ada tiga nama yang cukup menarik perhatian publik. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Sejauh ini, ketiga nama tersebut di atas merupakan kandidat yang dinilai layak dan pantas maju pilpres. Ukurannya perolehan angka elektabilitas yang hampir tak pernah terlempar dari papan atas klasemen hasil jajak pendapat beberapa lembaga survei tanah air.
Wajar, mengingat Anies, RK dan Ganjar menjabat sebagai kepala daerah di provinsi yang penduduknya mayoritas dibanding provinsi lainnya. Selain itu, teritorial tempat ketiganya berkuasa begitu dekat dengan kekuasaan dan kerap menjadi incaran para pewarta.
Hal tadi bersifat non teknis. Untuk masalah teknis, ketiganya juga cukup bisa menggerakan roda pemerintahan di daerahnya cukup baik. Maksudnya tidak ada hal-hal luar biasa yang membuat namanya terperosok jauh ke dasar jurang kebencian publik.
Pertanyaannya, sanggupkah Anies, RK dan Ganjar mempertahankan eksistensi hingga tahun 2024, dimana pilpres dilangsungkan? Pasalnya, masa jabatan mereka bertiga bakal habis sebelum pilpres dihelat. Anies Baswedan habis pada tahun 2022. Sedangkan RK dan Ganjar habis satu tahun kemudian.
Bagi Ganjar, mungkin tidak bermasalah, mengingat dia telah dua periode menjabat dan tidak bisa mencalonkan diri kembali. Sedangkan bagi Anies dan RK akan menjadi masalah besar, jika Pilkada dilangsungkan pada tahun 2024. Lain cerita bila pilkada masih bisa dilaksanakan sesuai masa jabatan keduanya habis. Mereka berdua masih bisa berjuang mempertahankan singgasana kekuasaannya.
Namun, masalahnya draf revisi undang-undang pemilu yang tengah dibahas para anggota DPR RI di parlemen Senayan untuk mengembalikan pilkada dilangsungkan pada tahun 2022 dan 2023 kemungkinan mentok. Pasalnya, ada beberapa fraksi yang justeru menginginkan pilkada tetap digelar pada tahun 2024, sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016. Fraksi dimaksud adalah PDI-P, PKB, PAN dan PPP.
Posisi fraksi pro UU nomor 10 tahun 2016 ini diperkuat dengan keinginan Presiden Jokowi. Orang nomor satu di Republik Indonesia ini memiliki pandangan serupa, agar pilkada tetap digelar pada tahun 2024. Dan, menolak pilkada digelar pada tahun 2022 atau 2023.
Keinginan Presiden Jokowi tersebut setidaknya disampaikan saat dirinya bertatap muka dengan lima belas orang mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional Pemenangan Pilpres Jokowi Ma’ruf Amin, di Istana Negara, Kamis (28/1). Dikutip dari CNN Indonesia, tatap muka mereka ini sambil menikmati bakso dan empek-empek.
Politisi PPP, Arsul Sani yang juga turut hadir menjelaskan, agar partai bisa mengkaji jika Pilkada 2022 tetap digelar, karena saat ini kita masih di tengah pandemi.
“Karena di tengah pandemi Covid-19 seperti ini dan situasi ekonomi yang masih jauh dari pulih, jika ada hajatan-hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat seperti halnya Pilkada di daerah tertentu, maka ini akan mengganggu upaya pemulihan baik di sektor ekonomi maupun kesehatan”, ujar Arsul Sani. (CNNIndonesia.com).
Bagi saya, obrolan sambil makan bakso dan empek-empek ini sepertinya santai, tapi pedas. Pedas bagi siapa? tentu saja bagi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Dengan kata lain, keinginan Presiden Jokowi tersebut bila terealisasi, benar-benar akan mampu men-skak mat dua pimpinan daerah tersebut. Anies Baswedan dan Ridwan Kamil bakal menganggur.
Maaf, bukannya saya sok mendahului atau sok tahu. Namun, faktanya Anies dan RK bukan kader partai. Artinya, saya rasa jika tanpa partai mereka berdua bukan siapa-siapa jika Pilkada 2022 dan 2023 tidak digelar. Berharap banyak pada para pendukungnya rasanya terlalu naif. Siapa bakal ingat, jika tidak memiliki panggung politik.
Padahal menuju Pilkada Serentak 2024 masih jauh banget. Anies dan RK butuh media untuk membuat namanya tetap didengar. Sementara, selama menjabat, hampir tidak ada catatan prestasi gemilang yang bisa terus diingat oleh masyarakat. Apalagi Anies, dalam beberapa waktu terakhir terus digunjing dengan isu-isu tak sedap.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dianggap sejumlah kalangan hanya bisa menghabiskan anggaran dan pencitraan belaka. Bukti nyata adalah Formula E yang menghabiskan triliunan rupiah. Tapi, nyatanya tidak atau belum bisa dimanfaatkan.
Padahal, ajang balapan “mobil tamia” ini tadinya diharapkan mampu menjadi bukti kehebatan Anies sebagai pemimpin. Sebab, di awal gaungnya bakal diselenggarakan 5 tahun berturut-turut sejak 2020 hingga 2024. Namun, kandas oleh pandemi. Padahal, mungkin mimpinya jika tanpa Pilkada 2022-pun, paling tidak setahun sekali orang bisa mengingatnya. Ajang balapan tersebut buah kerja Anies Baswedan.
Pun, dengan Ridwan Kamil dalam beberapa waktu terakhir kerap melakukan blunder. Dia seolah takut kehilangan start oleh kandidat-kandidat lainnya. Seperti Anies, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini ikut-ikutan “bersebrangan” dengan pemerintah. Bahkan, dia juga berani menyerang Menkopolhukam, Machfud MD.
Lebih parah, Kang Emil sempat hendak merapat ke Habib Rizieq Shihab. Orang yang jelas-jelas kontra pemerintah. Narasi yang pernah terucap jadi ambyar. Habib Rizieq dan FPI yang hendak didekatinya sekarang malah hancur lebur.
Selain itu, prestasinya dalam penanganan pandemi dianggap baik oleh pemerintah, hingga membuat Kang Emil meraih elektabilitas tinggi, tinggal kenangan. Provinsi Jawa Barat yang dipimpinnya sebagai salah satu penyumbang kasus positif virus Korona terbesar. Semua itu makin membuat berat langkahnya bila masih ingin maju pilpres 2024.
Langkah catur cantik Presiden Jokowi sambil ngebakso memang bisa membuat Anies dan RK makan hati. Mereka kemungkinan harus mengubur mimpinya maju pilpres apalagi menang. Tanpa Pilkada 2022 atau 2023, nama mereka berdua boleh jari tak lagi terdengar.
Apakah ini salah Jokowi? Iya, karena tega tidak ngajak makan bakso dan empek-empek. Hehehe…Namun, yang jelas, UU Pemilu yang ada sekarang ini memang mengatur rangkaian pemilu hingga 2024. Jadi buat apa dipersulit membuat revisi? Mending memikirkan mengatasi pandemi, bukan?
Eh, lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo? telah disinggung, yang bersangkutan memang tidak akan kena dampak dari perdebatan penyelenggaraan tahun pilkada. Toh, politisi PDI-P ini tidak akan mencalonkan kembali jadi Gubernur Jawa Tengah, karena telah dua periode.
Nasib Ganjar, sebetulnya tidak tergantung pada Presiden Jokowi, melainkan terhadap Ketua Umumnnya, Megawati Soekarnoputri. Bila, Mega—nama kecil Megawati menginginkan Ganjar untuk maju pilpres, mudah saja baginya memberikan panggung politik. Bisa dilibatkan langsung pada kepengurusan pusat PDI-P. Atau, membisiki Presiden Jokowi agar memberikan jabatan tertentu untuk Ganjar.
Nah, dengan hitung-hitungan receh ini, siapa kira-kira yang memiliki peluang maju pilpres lebih besar? Silahkan simpulkan sendiri! (Elang Salamina)
