0
0
AdaNews – Masih melanjut artikel sebeleumnya terkait “Hacker Bjorka“, begitu banyak pihak yang ‘menyemprot Kominfo’ tak becus menjaga keamanan data. Padahal, jika dicermati lebih dalam, yang patut dipersalahkan adalah Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
Kenapa? Ya, karena memang sejatinya merekalah yang bertanggungjawab atas segala keamanan data-data. So, apa itu BSSN?
Dikutip dari laman resmi BSSN https://bssn.go.id/tentang-bssn. Institusi ini berdiri berdasarkan Perpres No 53 tahun 2017. Yaitu sebuah badan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Badan itu sendiri dibentuk dari dua unsur. Pertama dari lembaga siber negara, dan satunya lagi merupakan keamanan siber Dirjen APTIKA Kominfo.
Jadi, BSSN bukan merupakan lembaga baru. Namun, transformasi peleburan dari lembaga keamanan informasi pemerintah yang telah ada sebelumnya. Misal, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo). Hal ini sebagaimana diatur dalam Perpes Nomor 53 tahun 2017 tentang BSSN yang selanjutnya disempurnakan dengan Perpres Nomor 133 tahun 2017.
Dengan demikian, BSSN memang bertugas dan bertanggungjawab penuh di bidang Persandian di Lemsaneg serta pelaksanaan semua tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi yang ada di KemenKominfo dilaksanakan oleh BSSN.
Lalu tahun 2021 Presiden mengeluarkan kembali Perpres No 28 yang mempertajam Tupoksi dari BSSN. Nah, pada Perpres 28 inilah keamanan siber tersebut menjadi tupoksi BSSN.
Dengan pemaparan tersebut di atas, menurut penulis adalah tidak tepat sasaran apabila Kominfo yang dituntut bertanggungjawab atas kebocoran data. Pasalnya, Kominfo hanya hadir sebagai regulator dan menjalankan fungsi pengawasan atas tidak berjalannya regulasi. Soal keamanan data, bukan lagi tanggung jawabnya.
Masih dikutip dari laman yang sama, berikut ini Tugas dan Fungsi BSSN berdasarkan regulasi tersebut:
TUGAS
BSSN memiliki tugas melaksanakan tugas di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.
FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi:
1.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keamanan siber dan sandi;
2.pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan siber dan sandi;
3.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;
4.pelaksanaan teknis dan supervisi di bidang persandian;
5.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;
6.pengelolaan barang milik negara menjadi tanggung jawab BSSN;
7.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif untuk seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
8.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN.
Sampai di sini, mudah-mudahan kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa tentang keamanan data bukanlah tugas Kominfo. Melainkan tugas Badan Sandi dan Siber Negara yang bertanggungjawab langsung pada presiden.
Itulah mengapa di APTIKA Kominfo sudah tidak ada lagi kewenangan bidang Keamanan Siber. Jadi, yang masih menuntut Kominfo bertanggung jawab atas bocornya data pengguna internet, jelas mereka salah sasaran. Tugas itu ada di BSSN.
Lihat baik-baik grafis berikut jika masih belum jelas!
Di BSSN itu ada beberapa gugus tugas yang terbagi ke dalam beberapa deputi. Silakan lihat tabel berikut struktur organisasi pada lembaga setingkat kementerian itu!
Terus, yang masih menuntut Kominfo bertanggung jawab atas kebocorannya data itu masih keukeuh? Kalau sudah dijelaskan seperti ini masih belum faham, berarti emang otaknmya bahlul.
Bjorka patut diapresiasi karena akibat unggahannya, kini BSSN mulai sadar Tupoksi. Dan yang pasti biar pemerintah tidak sia-sia membentuk lembaga ini lewat Perpres.
Penulis : Elang Salamina
